Pemerintah tengah menggodok transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang alias berbentuk bantuan non tunai. Beberapa subsidi yang akan diubah antara lain, subsidi LPG 3 kilogram dan subsidi listrik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengungkap, ada 15,2 juta pelanggan listrik 450 VA berpotensi tak lagi menerima subsidi listrik pada tahun 2022. Besaran itu mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang ada saat ini.
"Itu 58 persen (dari besaran subsidi listrik) dikonsumsi oleh golongan yang 450 VA. Maka menggunakan DTKS yang ada saat ini, 15,2 juta pelanggan yang secara data itu harus dikeluarkan," kata Rida dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (8/4/2021). Kendati demikian, pihaknya akan kembali menyesuaikan besarannya dengan DTKS terkini. Dia mengaku telah menghubungi Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta DTKS yang diperbarui. Baginya, pemilahan data penerima subsidi juga bukan penerima subsidi memang membutuhkan effort khusus. Namun Kementerian sudah berpengalaman memilah listrik golongan rumah tangga 900 VA tahun 2017 lalu. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menghapus kompensasi kepada pelanggan PLN non-subsidi. Dua kebijakan baru ini mulai berlaku paling lambat pada tahun 2022. "Jadi kami sudah bicara dengan Kemenkeu, BKF, dan Dirjen Anggaran terkait hal ini. Kalau sekiranya akan diterapkan, tentu perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kemudian pada saatnya kebijakan ini dapat dijalankan," tutur Rida.
Dia bahkan mengungkap, transformasi subsidi berbasis orang membuat penghematan besar dalam anggaran belanja negara (APBN).
Berdasarkan hitungan awal yang disesuaikan dengan DTKS saat ini, terjadi penghematan hingga Rp 22,12 triliun dari proyeksi subsidi Rp 61,09 triliun dalam RAPBN tahun 2022. Penghematan itu didapat ketika mengeluarkan 15,2 juta pelanggan PLN golongan 450 VA yang berpotensi tak menerima subsidi pada tahun 2022. "Kira-kira asumsi penghematan atau belanja negara yang dapat kita kurangi itu hingga Rp 22,12 triliun. Artinya kalau pemilahan ini dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang kami buat Rp 61,09 triliun dapat tinggal hanya Rp 32 triliun saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengungkapkan, pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Pasalnya saat ini, pemberian subsidi kerap "melenceng" karena ketidakakuratan data. Subsidi LPG 3 kilogram misalnya, hanya 36 persen saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin. Di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi. "Kelihatan bahwa yang menikmati subsidi itu adalah orang yang justru yang tidak berhak. Inilah yang kita perbaiki ke depan. Datanya dapat kita acu ke DTKS. Dan ini sudah termasuk petani, nelayan. Jadi dapat kita pastikan semuanya itu dapat tercover," ungkap Febrio.
Aktifkan Notifikasimu
Aktifkan
Ini Berbagai Macam Jenis Iklan di Internet yang Perlu Kamu Ketahui
Contoh Penerapan Algoritma Enkripsi AES di Pemrograman PHP
