Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyuntik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 4,3 triliun. PMN tersebut masuk dalam PMN PT KAI yang disuntik senilai Rp 6,9 triliun.
Namun sebelum menyuntik dana, Bendahara negara ini meminta agar konsorsium BUMN dalam proyek tersebut melakukan negosiasi dengan konsorsium China.
Negoisasi tersebut berupa dilusi saham alias penurunan persentase saham milik pemerintah agar penyuntikan modal lebih kecil dari Rp 4,3 triliun.
Mau Suntik Rp 4,3 Triliun ke Proyek Kereta Cepat, Sri Mulyani Minta Ini ke PT KAI dkk
"Kami meminta kepada BUMN silakan negosiasi semaksimal mungkin dengan konsorsium (China) termasuk apakah keowneran pemerintah dilusi, berarti kita enggak perlu mengeluarkan PMN sebesar itu," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).
Bahkan kalau perlu kata Sri Mulyani, konsorsium BUMN mengajukan restrukturisasi utang melalui kebijakan debt to equity swap alias menukar utang dengan saham/mengubah utang menjadi penyertaan modal.
"Saya katakan kalau belum saya (pemerintah/APBN) harus step in, ya enggak usah step in. Termasuk tadi kemungkinan dilusi saham, keowneran kita enggak harus 60 persen. Kemudian kalau hingga nanti dari utang tadi, yang diberikan kepada konsorsium kalau enggak dapat bayar di-swap-kan menjadi ekuitas saja," ucap Sri Mulyani.
Adapun proyek KCJB sebetulnya bermula dengan skema business to business (B to B) antar badan usaha dua negara, Indonesia-China. Sejak tahun 2015 lalu, Kementerian Keuangan atau APBN tidak terlibat dalam proyek tersebut.
Namun dalam pelaksanaannya, 4 BUMN yang menjadi partisipan dalam proyek tersebut dengan PT KAI (Persero) sebagai ing konsorsium tidak mampu menyetorkan modal awal senilai 613 miliar dollar AS.
"Sebetulnya proyek ini jalan berdasarkan pinjaman dari CDB (China Development Bank) dan dia mencairkan. Sampai suatu titik tertentu enggak dapat dicairkan karena tidak ada ekuitas yang mendukungnya atau ekuitasnya sudah habis. Jadi sekarang ini proyek enggak mungkin dapat jalan either melalui pinjaman," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah harus membantu lantaran proyek ini sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020.
"Kalau PSN kan harus kita jagain jadinya. Di situlah muncul berbagai hal. Dan oleh karena itu sebelum step in, make sure kita lakukan audit BPKP bahkan audit komposisi ekuitas awal juga mengenai bagaimana ke depannya," pungkas Sri Mulyani.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Aktifkan Notifikasimu
Aktifkan
Cara Menulis Artikel Otomatis di Blogger
